- Kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) bakal mengambil alih pekerjaan manusia mulai benar-benar terjadi. Namun, perusahaan ternyata tidak bisa begitu saja menggunakan AI sebagai alasan untuk memecat karyawan.
Setidaknya, itulah yang terjadi dalam sebuah kasus di China. Seorang pekerja perusahaan teknologi finansial (fintech) bermarga Zhou kehilangan pekerjaannya setelah perusahaan menilai tugasnya bisa dikerjakan menggunakan AI.
Zhou tidak tinggal diam. Ia membawa persoalan tersebut ke jalur hukum dan akhirnya menang.
Pengadilan di Hangzhou memutuskan pemecatan tersebut melanggar hukum. Perusahaan tempat Zhou bekerja pun diperintahkan membayar kompensasi lebih dari 260.000 yuan atau sekitar Rp 686,8 juta kepada dia.
Kerjaan mengawasi AI mau diganti pakai AI
Menurut laporan Sixth Tone, pekerjaan Zhou sebelumnya adalah sebagai supervisor quality inspection atau pengawasan kualitas untuk sebuah model AI di perusahaan fintech tersebut.
Tugasnya antara lain meninjau, mengevaluasi, serta memastikan respons yang diberikan model AI kepada pengguna memiliki kualitas dan akurasi yang sesuai.
Situasi berubah pada awal 2025, ketika demam AI tengah melanda China menyusul kemunculan model AI DeepSeek yang juga dikembangkan di Hangzhou.
Perusahaan kemudian mengusulkan agar Zhou dipindahkan ke posisi operasional dengan jabatan lebih rendah.
Tak hanya turun jabatan, gajinya juga bakal dipangkas cukup besar. Zhou sebelumnya menerima gaji 25.000 yuan (sekitar 66 juta) per bulan. Dalam posisi baru, perusahaan menawarkan gaji hanya 15.000 yuan (sekitar Rp 39,6 juta) per bulan.
Artinya, penghasilan bulanannya bakal dipotong sekitar 40 persen. Zhou menolak perubahan tersebut. Setelah ia tidak menerima persyaratan baru itu, ia pun dipecat oleh perusahaan.
Alasan sebenarnya di balik keputusan perusahaan baru diketahui Zhou ketika perkara tersebut masuk proses hukum.
Perusahaan beralasan pekerjaan quality inspection yang dilakukan Zhou tidak lagi diperlukan seperti sebelumnya karena tugas tersebut kini dapat dikerjakan menggunakan AI.
Dengan kata lain, perusahaan menganggap AI bisa menggantikan pekerjaan Zhou dengan biaya lebih rendah. Namun, argumen tersebut tidak diterima pengadilan.
Hakim Shi Guoqiang dari divisi perdata di Pengadilan Hangzhou menilai tindakan perusahaan merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara ilegal.
Dalam putusan perkara, pengadilan merujuk pada Undang-Undang Kontrak Kerja China.
Aturan tersebut memungkinkan perusahaan mengakhiri kontrak apabila terjadi perubahan signifikan terhadap kondisi obyektif yang menjadi dasar kontrak kerja sehingga kontrak tersebut tidak lagi dapat dijalankan.
Namun, menurut pengadilan, situasi yang dialami Zhou tidak memenuhi ketentuan tersebut.
Hakim menilai keputusan perusahaan lebih didorong oleh keuntungan dari "murahnya biaya" AI, bukan perubahan kondisi obyektif seperti pemangkasan bisnis, masalah pengelolaan perusahaan, atau kebutuhan mengurangi kerugian.
Dengan demikian, hadirnya teknologi yang mampu mengerjakan pekerjaan manusia dengan lebih murah tidak otomatis membuat perusahaan memiliki alasan sah untuk memecat pekerja tersebut.
Pengadilan akhirnya memerintahkan perusahaan membayar lebih dari 260.000 yuan sebagai kompensasi atas pemecatan ilegal dan kerugian terkait.
Bisa jadi preseden kasus pekerja digantikan AI
Pengacara Zhou dari Zhejiang Yufeng Law Firm, Jiang Xiaotong menilai putusan tersebut penting karena secara langsung membantah penggunaan dalih "digantikan AI" sebagai alasan serbaguna untuk melakukan PHK.
Menurut Jiang, perusahaan yang ingin memangkas pekerja karena penggunaan AI tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap karyawan.
"Ke depannya, jika perusahaan menggunakan AI sebagai alasan untuk memangkas pekerjaan, pengadilan akan memeriksa secara ketat tiga hal," kata Jiang.
Pertama, apakah memang terdapat perubahan keadaan objektif yang memiliki konsekuensi hukum.
Kedua, apakah perusahaan telah melakukan negosiasi secara wajar dan adil dengan pekerja, tanpa melakukan pemotongan gaji atau penurunan jabatan secara substansial.
Ketiga, apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelatihan dan menawarkan pemindahan pekerja ke posisi lain.
Artinya, perusahaan tidak bisa sekadar mengatakan "pekerjaan ini sekarang bisa dilakukan AI", kemudian langsung memangkas gaji, menurunkan jabatan, atau memecat karyawan.
Kasus Zhou bukan satu-satunya sengketa ketenagakerjaan di China yang melibatkan AI.
Pada 2024, pengadilan di Guangzhou juga memenangkan seorang desainer grafis di sebuah perusahaan teknologi setelah pekerjaannya digantikan oleh program AI, termasuk Midjourney dan Pixso AI.
Kasus-kasus semacam ini diperkirakan bakal semakin sering muncul seiring semakin luasnya penggunaan AI generatif di dunia kerja.
Data Pengadilan Menengah Rakyat Hangzhou menunjukkan kota tersebut menangani 12.359 kasus perselisihan ketenagakerjaan sepanjang 2025.
Jumlahnya melonjak sekitar 61,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengadilan juga mencatat semakin banyak perselisihan yang melibatkan teknologi AI dan big data.
0 Response to "Niat ganti karyawan dengan AI agar hemat, perusahaan ini malah tekor"
Mohon komentarnya berhubungan dengan artikel yang ada. Komentar yang mengarah ke tindakan SPAM akan dihapus atau terjaring secara otomatis oleh spam filter. Terima kasih!
Maaf, komentar Anda dimoderasi dahulu sebelum ditampilkan.