Sektor Publik Jerman Kurangi Ketergantungan pada Teknologi AS

Upaya Jerman Mengurangi Ketergantungan pada Teknologi AS

Sektor publik Jerman sedang mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asal Amerika Serikat (AS). Tujuannya adalah untuk menghindari risiko tekanan politik atau pemerasan yang mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar penyedia perangkat lunak yang digunakan oleh otoritas Jerman berbasis di AS, sehingga memungkinkan pihak AS untuk mengakses dokumen-dokumen penting yang dikeluarkan lembaga pemerintah negara bagian maupun federal.

Undang-Undang Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD Act) menjadi salah satu alasan utama kekhawatiran ini. UU tersebut memungkinkan pemerintah AS mengakses data di Jerman melalui dekrit atau perintah eksekutif jika data tersebut disimpan di fasilitas data di AS. Ini juga berlaku untuk data yang disimpan di negara lain, jika server dimiliki oleh perusahaan AS atau anak perusahaannya.

ZenDis dan Upaya Membangun Alternatif Digital

ZenDis, Pusat Kedaulatan Digital Administrasi Publik Jerman, ingin mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi AS seperti Microsoft. Saat ini, ZenDis sedang mengembangkan alternatif digital untuk produk-produk AS. Sebagai perseroan terbatas yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Jerman, ZenDis menekankan pentingnya menjaga keamanan data yang dipercayakan warga negara.

Lutz Niemeyer, juru bicara ZenDiS, menyatakan bahwa "semua data yang disimpan di basis data AS berisiko." Ia menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data penting tersebut.

Contoh Kasus Sanksi AS terhadap Hakim ICC

Kasus Nicolas Guillou, seorang hakim Prancis di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, menjadi contoh nyata dari risiko yang muncul ketika seseorang berlawanan dengan kepentingan politik AS. Guillou dan beberapa hakim serta jaksa lainnya masuk dalam daftar sanksi AS setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Guillou mengatakan bahwa akun-akunnya yang terkait dengan perusahaan AS seperti Amazon dan PayPal ditutup. Selain itu, ia juga tidak dapat memesan hotel di Eropa melalui agen perjalanan online Booking.com, yang harus memutus hubungan dengan mereka yang dikenakan sanksi oleh pemerintah AS.

Potensi Ancaman dari Perusahaan Teknologi AS

Niemeyer dari ZenDis mengatakan bahwa salah satu cara yang mungkin dilakukan AS adalah dengan menginstruksikan perusahaan teknologi untuk menghentikan pembaruan, terutama pembaruan keamanan, pada perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga pemerintah Jerman. Prediksi Niemeyer adalah bahwa hal ini akan membuat negara tidak lagi berfungsi secara optimal, mulai dari pemerintah lokal hingga tingkat tinggi di kanselir Jerman.

Solusi yang Dikembangkan oleh ZenDis

Untuk mengatasi masalah ini, ZenDis mengembangkan solusi bernama openDesk. OpenDesk merupakan paket perkantoran lengkap yang fleksibel untuk sektor publik, dengan kode sumber yang tersedia secara publik. Fokusnya adalah pada kedaulatan digital, keamanan, dan kolaborasi.

ZenDis tidak mengembangkan openDesk sendiri. Tim sebanyak 40 orang tersebut mengidentifikasi berbagai produk di pasar Jerman dan Eropa, lalu menggabungkannya menjadi kumpulan perangkat lunak terpadu. Direktur Pelaksana ZenDis, Pamela Krosta-Hartl, menjelaskan bahwa "kami menghubungkan berbagai solusi individu dan mengintegrasikannya."

Penjualan Lisensi dan Pertumbuhan Bisnis

ZenDis didirikan pada 2022 dengan dana awal €16 juta (sekitar Rp312 miliar) dari pemerintah federal. Sejak itu, mereka telah menjual 160.000 lisensi openDesk. Pada tahun 2025, omzetnya mencapai lebih dari €18 juta (Rp351 miliar), setengahnya berasal dari penjualan lisensi.

Minat Sektor Swasta terhadap OpenDesk

Bukan hanya sektor publik yang tertarik dengan openDesk. Perusahaan swasta, terutama sektor jasa keuangan, juga menunjukkan minat. Niemeyer mengatakan bahwa ZenDis sedang menyiapkan program untuk mitra distribusi yang dapat membuat solusi untuk sektor swasta, karena ZenDis yang dimiliki oleh pemerintah Jerman hanya dapat menghasilkan 20% pendapatannya dari sektor swasta.

Tantangan dan Risiko dalam Kedaulatan Digital

Mengingat upaya mencapai kedaulatan digital di Jerman, beberapa aktivis perlindungan digital terkejut dengan kesepakatan antara produsen listrik terbesar Jerman, RWE, dengan Amazon. Kesepakatan tersebut memungkinkan Amazon membeli listrik dari RWE, yang kemudian menyimpan datanya di cloud Amazon dan dapat menggunakan produk kecerdasan buatan (AI) Amazon.

Krosta-Hartl mengatakan bahwa meskipun umumnya tidak menghakimi ketika perusahaan menjalin kemitraan dengan pihak lain, ada risiko signifikan terkait penggunaan layanan cloud AS, termasuk risiko 'pemerasan' politik.

Pentingnya Kedaulatan Digital dalam Penilaian Risiko Perusahaan

Ia menekankan bahwa kedaulatan digital harus selalu diperhitungkan dalam penilaian risiko perusahaan. "Kita bisa lihat hari ini bahwa bahaya tersebut sangat nyata," ujarnya. "Donald Trump mengaitkan isu yang tidak berhubungan dan menyelesaikannya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memanfaatkan hubungan dekatnya dengan industri teknologi."

Tweet

Suka dengan postingan berjudul Sektor Publik Jerman Kurangi Ketergantungan pada Teknologi AS? Nggak ada salahnya untuk berlangganan update postingan terbaru dari Blog of Bang Hendra | All About Anything langsung via email sekarang juga. GRATISS!!!